Massa dijadwalkan bergerak dari eks Parkiran Abu Bakar Ali menuju DPRD DIY, Istana Kepresidenan Yogyakarta, hingga kawasan Titik Nol Kilometer.
Sejumlah tuntutan disuarakan, di antaranya pendidikan gratis, reformasi partai politik dan Polri, penolakan militerisme dalam kehidupan sipil, serta penguatan otonomi daerah.
Forum BEM DIY juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, pembahasan RUU Provinsi Kepulauan, serta evaluasi kebijakan kehutanan dan penanganan kebakaran hutan.
Polda DIY menyatakan tetap mengawal aksi sekaligus meminta peserta menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan maupun aktivitas masyarakat.
“Sekali lagi kami tidak membatasi. Kami berkomitmen untuk mengawal, melayani setiap aksi penyampaian aspirasi,” kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan.
Makassar Soroti Mafia BBM
Sementara itu, di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, isu mafia BBM menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi 27 Agustus.
Gerakan Garda Pemuda Indonesia dijadwalkan menggelar aksi di Polda Sulsel, Polresta Gowa, dan PT Pertamina Patra Niaga. Mereka membawa tuntutan evaluasi serta penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan aparat dalam persoalan mafia BBM.
Di Kabupaten Gowa, massa juga mempersoalkan dugaan ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi di salah satu SPBU di wilayah Pattallassang, termasuk dugaan pengisian BBM ke dalam jeriken.
Selain mengangkat persoalan lokal, aksi di Sulawesi Selatan juga menjadi bagian dari solidaritas terhadap gerakan masyarakat Pati serta isu nasional yang berkembang dalam rangkaian demonstrasi 27 Agustus.
Polda Sulsel mengerahkan personel untuk mengantisipasi potensi kericuhan sekaligus memastikan penyampaian aspirasi berlangsung sesuai aturan.
