Agu 1, 2019

TINJAUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN INDONESIA

Porosnusantara.co.id – UU No. 17/2012 Tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan pada tahun 2014, dan UU No.

berita utama

Polsek Medan Helvetia Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu

Wakil Wali kota Bekasi DR.TRI Adianto Hadiri HUT Tagana Ke 17 di Geddung Serbaguna

Polisi Ringkus Pelaku Pencurian di Counter HP Rukan Sedayu Square, Cengkareng

Pembaruan Perpanjangan TTE Sedang Diproses, Masyarakat Jakut Dihimbau Tunda Perbaikan Dokumen Kependudukan

Langgar Prokes, Tiga Tempat Usaha Di Kawasan Danau Sunter Utara Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis

Kategori: Opini

Marak tindak kriminal, WGAB: Pemerintah dan Pelni tingkatkan keamanan akses pelayaran di Papua

Hukum, Kesehatan, Nasional, Opini, Poros Daerah, Ragam, sosial, Umum|Nov 12, 2019Nov 12, 2019

Porosnusantara.co.id – Arus mudik jelang Natal sudah mulai terlihat di berbagai pelabuhan yang ada di Papua, guna menjaga keamanan

Penuh Prestasi dan Akrab dengan Media Kapolres Bandara Soetta AKBP Arie Ardian Rishadi.SIk, Dimutasi

Berita, Opini, Ragam, Umum|Nov 11, 2019Nov 11, 2019

Poros nusantara, Jakarta – POLRI kembali melakukan sejumlah rotasi jabatan perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Salah satunya

Sinyal Gugatan ke MK Kian Kuat, Bagaimana Nasib RUU Perkoperasian?

Ekonomi, Hukum, Nasional, Opini|Agu 21, 2019Agu 21, 2019

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dinilai tak mendukung perkembangan ekosistem koperasi di Indonesia Porosnusantara.co.id – Potensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk

BISNIS PLATFORM BASIS KOPERASI DAN KORPORASI

Ekonomi, Nasional, Opini|Agu 21, 2019Agu 21, 2019

Porosnusantara.co.id – Akhir-akhir ini sering kita baca di media pernyataan pejabat pemerintah yang menyebut bisnis platform basis korporasi itu sebagai

TINJAUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN INDONESIA

Ekonomi, Nasional, Opini|Agu 1, 2019Agu 1, 2019

Porosnusantara.co.id – UU No. 17/2012 Tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan pada tahun 2014, dan UU No.

TINJAUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN INDONESIA

Kategori: Opini

Support by