Pendidikan responden sebagian besar SLTA (38 persen), perguruan tinggi/akademi (23
persen), SLTP (17 persen) dan SD (17 persen), serta pasca sarjana (5 persen).
Kondisi ekonomi responden dapat dilihat dari besarnya pengeluaran, yakni warga yang berpengeluaran Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 7.000.000 sebanyak 61 persen.
Sementara warga yang berpengeluaran kurang dari Rp 3.000.000 sebanyak 23 persen dan warga berpengeluaran di atas Rp 7.000.000 sebanyak 21 persen.
1~wTemuan dan Simpulan 1. Pengetahuan warga tentang pemilihan Wagub DKI Jakarta ternyata sangat terbatas. Masih ada 39 persen responden yang tidak tahu bahwa proses pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Uno sedang berlangsung dan sekarang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta.
2. Dari 61 persen responden yang mengaku tahu ada pemilihan Wagub DKI Jakarta, ternyata cukup banyak yang tidak tahu (18,2 persen) siapa kandidat Wagub yang sedang digodok DPRD. Tidak heran jika nama Sandiaga Uno muncui kembali (3,3 persen), disamping nama Ahmad Syaikhu yang sudah diganti. Bahkan nama Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Heryawan dan Tri Rismaharini bisa muncul dalam ingatan publik, termasuk termasuk Agus Harimurti Yudhoyono dan Haekal Hassan (dai kondang).
3. Secara Top of Mind (pertanyaan terbuka) nama Nurmansjah Lubis (55,4 persen) lebih dikenal/dipilih oleh responden, sedang Ahmad Riza Patria (16.5 persen) lebih rendah meskipun tokoh nasional.
Alasan responden untuk memilih kandidat Wagub DKI Jakarta, terutama karena faktor integritas (41 persen) dan kemampuan memimpin (38 persen). Selain itu faktorkecocokan (chemistry) dengan Gubernur DKI Jakarta (14 persen) dan kedekatan dengan warga (7 persen) tak kalah penting. Nurmansiah Lubis unggul di semua faktor itu. Warga memiliki kekhawatiran besar bahwa anggota DPRD DKI Jakarta akan terpengaruh politik transaksionai (68 persen) dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta. Sementara yang yakin tidak terpengaruh hanya sebagian kecil (8 persen) dan yang ragu cukup besar (24
persen). Kekhawatiran ini sangat beralasan sebab mengingatkan warga pada pengalaman di masa Orde Baru, ketika pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD.
