Poros Nusantara, jakarta (21/02/20) – Persepsi Warga DKI Jakarta terhadap Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta: “Warga Khawatir Politik Transaksional Anggota DPRD DKI Jakarta”.
Direktur LKSP : Dr. Astriana B. Sinaga
Koordinator Tim Survei : Dini Damayanti
Anggota Tim Survei : Azizah, Ajeng, Anna, Cici, Devi, Nursyam, Reni, Ririn, Riyana, Suci, Titi, Yumna.
Tim Monitoring Media : Lie Sumirat, Andika, Suranto
Koordinator Humas ; Hafidz Muftisany.
Proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan posisi Sandiaga Shalahuddin Uno berlangsung penuh dinamika. Partai pengusung pasangan Gubernur/Wakil Gubernur pada Pilkada 2017, yakni Gerindra dan PKS, tampak kesulitan mencapai kesepakatan karena ada pihak tidak rela memberikan posisi Wagub DKI Jakarta kepada PKS.
Walaupun akhirnya kedua partai pengusung mengusulkan dua calon Wagub, yakni Nurmansjah Lubis (PKS) dan Ahmad Riza Patria (Gerindra), dinamika politik di gedung DPRD DKI Jakarta tidak mudah ditebak.
Pembahasan Tata Tertib Pemilihan sempat ditunda beberapa kali karena pimpinan fraksi belum sepakat atau Ketua DPRD dikabarkan sakit.
Negosiasi antar elite poiitisi belum tuntas terkait posisi Wagub DKI Jakarta yang berpengaruh secara nasional, sehingga melibatkan persetujuan para Ketua Umum partai – partai politik.
DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia adalah barometer politik nasional.
Untuk itu perlu diketahui persepsi publik Jakarta tentang pemilihan Wagub DKI Jakarta yang akan dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta.
Apakah pemilihan Wagub pengganti dengan sistem perwakilan (DPRD) tetap membawa semangat kedaulatan rakyat (seperti tercermin dalam Pilkada langsung) atau sekadar politik transaksional antar elite politisi? Bahkan, tidak mustahil pemilihan Wagub DKI Jakarta hanya kesepakatan antara Pimpinan (Ketua Umum) partai-partai politik besar yang mendominasi kursi DPRD.
