oleh

TIM HUKUM WARGA BOJONG KONENG

Poros Nusantara.co.id,- Bahwa maksud dibuatnya berita ini adalah guna meluruskan persoalan persepsi/ opini di masyarakat atas adanya upaya pengkaburan informasi dengan maksud untuk menutupi fakta yang terjadi di Bojong Koneng yang melibatkan PT. Sentul City, Tbk dan Masyarakat. Untuk itu, bersama ini kami menyampaikan beberapa sorotan hukum kami diantaranya :

I. Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Bahwa setelah peristiwa penggusuran rumah dan bangunan, perampasan tanah, pengusiran warga secara paksa yang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City, Tbk di Desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor. Saat ini PT. Sentul City, Tbk, diduga tengah melakukan pematokan-pematok an, termasuk penempatan material-material bahan bangunan di atas tanah milik warga.

Jagoannya lagi, penggusuran – penggusuran yang dilakukan pada lahan, kebun dan rumah/ bangunan warga dimaksud dilakukan pada beberapa lokasi yang telah dipasang plang/papan pengumuman yang menerangkan bahwa tanah dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 718/PDT.G/2021/PN. JKT SEL.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 September 2021, Tim Hukum Warga Bojong Koneng telah membuat pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City, Tbk sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa besar. Sebuah kejahatan yang merampas, merusak, menggusur, mengusir, mengokupasi, mem-buldozzer hak milik orang lain secara extra yudisia! atau main hakim sendiri termasuk didalamnya adalah tindakan pengancaman, pemukulan, tindakan intimidasi lain dengan tujuan menyebarkan rasa takut dan terror dimasyarakat.

Bahwa adapun terkait perbuatan pemukulan dan pengeroyokan yang dialami oleh salah satu tim hukum pada tanggal 04 September 2021 telah dilaporkan di Kepolisian Resor Bogor di Kab. Bogor dengan nomor laporan STBL/B/1278/1X/2021/JBR/RES BGR. Bahwa atas laporan dimaksud hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Polres Bogor.

BACA JUGA  Kolaborasi Terbaru PT. Wahana Duta Jaya Rucika dengan Maezawa Kasei Industries

Bahwa sehubungan persoalan – persoalan diatas, kami menduga ada keterlibatan dari aparat hukum yang mem-back up untuk melakukan pembiaran pengaduan- pengaduan ataupun permohonan – permohonan perlindungan hukum yang di ajukan oleh warga – warga korban gusur. Karena seharusnya persoalan penggusuran, perampasan tanah termasuk potensi konflik sosial dan terror ini dapat di hindari apabila pihak Kepolisian dapat melaksanakan Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia selayaknya yang dimaksud pada Pasal 13 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Padahal pengaduan langsung maupun secara tertulis telah dilakukan.

Mirisnya, Penggusuran atas bangunan dan/atau rumah milik masyarakat dilakukan dengan membabi buta, padahal bangunan dimaksud merupakan rumah tinggal yang sedang ditempati disaat Pemerintah dan/atau Satgas Covid menganjurkan agar masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan dan/atau berdiam diri dirumah.

Untuk itu, atas persoalan – persoalan dimaksud, patutlah bila kami memaknai bahwa Negara atau pemerintah saat ini telah diduga melakukan pembiaran terhadap terjadinya penstiwa kemanus aan di Bojong Koneng,

II. Persoalan Hukum Pokok

1. Bahwa sebagian besar warga melakukan pengalihan hak garap dengan sebelumnya melakukan pengecekan, penelitian di Kantor Desa Bojong Koneng selaku Pemenntah setempat. Setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang status tanah, Pemerintah desa kemudian menerbitkan surat-surat keterangan atau menandatangani dan mencatat setiap surat pernyataan yang menerangkan tentang hak garap dan status tanah tidak dalam sengketa atau dalam pemilikan pihak lain. Selanjutnya, warga kemudian melakukan pembayaran peralihan hak garap dengan harga wajar kepada pemegang hak garap
sebelumnya:

BACA JUGA  Big Data Untuk Tingkatkan Layanan dan Kebijakan Publik Berbasis Data

2. Bahwa sejak Indonesia menjadi Republik, PT. Sentul City, Tbk, baik melalui perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) saat ini maupun sebelum perpanjang, tidak satu kalipun memanfaatkan, menggarap, mengelola, memelihara tanah pada objek dimaksud sesuai dengan peruntukannyanya. Hal mana bertentangan dengan Pasal 6 UU Pokok Agraria terkait asas hukum fungsi sosial tanah untuk kesejahteraan rakyat.

3. Bahwa dilain pihak, Pemerintah dalam hal ini kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (“Kementerian ATR/BPN”) telah abai, tidak cakap atau mungkin saja telah dengan sengaja melonggarkan kontrolnya pekerjaannya terhadap PT. Sentul City. Tbk. Dugaan ini muncul dengan dalil bahwa, PT. Sentul City, Tbk., mendasari kliam pemilikan tanah di Desa Bojong Koneng sebagaimana surat somasi PT. Sentul City, Tbk., kepada warga adalah, berdasarkan pemilikan sertipikat hak guna bangunan No. 2389, 2397, 2412 dan 2415 Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City. Namun, selama warga menempati tanah – tanah dimaksud secara sah berdasar kan surat penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan garap melalui Pemerintah Desa, tidak sekalipun Warga melihat PT. Sentul City, Tbk memanfaatkan, mengelola sesuai peruntukan izin lokasinya selama berpuluh – puluh tahun lamanya. Hal tentang kewajiban untuk memanfaatkan, mengelola sesuai dengan peruntukan izin lokasi atau dasar pemberian hak dimaksud diatur pada :

BACA JUGA  Berburu Peluang Usaha Di Pameran IFBC 2019

a. Pasal 30 huruf b dan/atau huruf c Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah (“PP 40/1996”): dan

b. Pasal 42 huru adan Pasal 43 huruf c Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran (“PP 18/2021”).

Tidak dijalankannya kewajiban berdasarkan kategori dimaksud secara hukum harus berakibat Hak Guna Bangunan PT. Sentul City, Tbk, menjadi hapus, hal mana merujuk pada Pasal 35 ayat (1) huruf b butir 1) PP 40/1996 dan Pasal 46 huruf b angka 1 dan 2 PP 18 2021 atau paling tidak perpanjangan SHGB No. 2389, 2397, 2412 dan 2415 Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City tidak dapat di perpanjang oleh Kementerian ATR/BPN.

III. Upaya Hukum Lain

Kami bisa memahami bahwa perseroan yang menjadi “biang” dari terjadinya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia ini adalah suatu perseroan raksasa baik secara stuktur modal mvestasi, koneksi maupun media relasi. Selanjutnya, kami mahami bahwa penanganan hukum secara konvensional bdak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan melawan “Biang” persoalan ini. Oleh karena itu, berdasarkan data, dokumen dan informasi yang kami mukki, kedepan kami bermaksud untuk membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas beberapa dugaan tndak pidana berkaitan dengan Korupsi termasuk meminta kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk ikut menjaga jalannya peradilan atas gugatan kami

Demikian Tim Warga Hukum Bojong Koneng ini dibuat, dengan tujuan tersebut Terima kasih. (Tyo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini