Politisi PAN ini adalah jadi walikota yang dipilih langsung hingga dua periode (2004 – 2014). Tapi jadi heboh melahirkan kebijakan diskriminatif. Sektarian.
Walikota yang namanya disebut dalam kasus korupsi PDAM ini yang harus bertanggung jawab di balik heboh kontroversi sekolah negeri di kotanya.
Dalil pertama atas kebijakan yang pernah digulirkannya – dia menyebut sudah 15 tahun program jilbab di sekolah muslim dan non muslim, di wilayah Padang – aman aman saja. Dia tidak tahu bahwa “aman” dan “benar” tidak sama. Beda pasal.
Sebelum dijatuhkan dari kekuasaannya, tahun 1998 – selama 32 tahun berkuasa, Suharto “aman aman saja”. KKN puluhan tahun “aman aman saja”. Aparatnya main culik, menghilangkan nyawa orang, main gusur dan semena mena, juga “aman aman saja”. Setelah jatuh kita jadi tahu dzalimnya rezim Suharto. Banyak melakukan kebijakan dan tindakan yang tidak benar.
Dalil ke dua, yang protes hanya satu orang, ribuan menurut saja. Dia ngawur! Diam belum tentu menerima. Diam bisa karena tidak berdaya. Dalam tekanan kekuasaan dengan perintah resmi – jutaan orang juga bisa dibuat tidak berdaya.
Penjajah Belanda ratusan tahun juga bisa dianggap “tidak ada masalah”. Sebagian pribumi “nrimo” aja – karena tidak berdaya. Masalahnya nampak setelah dilawan secara kompak hingga Indonesia merdeka.
Dalil ke tiga, “kearifan lokal”. Ini logika bengkok! Jilbab bukan kearifan lokal dan bukan budaya lokal.
Kuliner rendang, telor balado, gulai cincang, gulai tunjang, kain tenun songket, tari piring, tari payung, tari saputangan, itu barulah kearifan lokal. Jilbab dan niqab bukan.
Jilbab itu kearifan jazirah Arab. Dan bukan hanya milik Islam, melainkan juga Kristen, Yahudi, Majusi, dll – di jazirah Arab. Bagaimana dia memanipulasi kearifan Arab sebagai kearifan lokal? Kearifan Padang? Tanda tanda wawasan dan kecerdasan minim.
