Porosnusantara.co.id – Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program reformasi birokrasi selama lebih dari satu dekade terakhir untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, meningkatkan kualitas kebijakan publik, dan memberikan layanan publik yang lebih baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan.
Integrasi proses bisnis dan inovasi instansi pemerintah terus diupayakan, meskipun hal tersebut masih terganjal pada kolaborasi antar instansi pemerintah yang belum sepenuhnya efektif dan efisien. “Kolaborasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan sebagai satu kesatuan pemerintah,” ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kementerian PANRB Imam Machdi, dalam 2019 Ministerial Roundtable Meeting ASEAN-ROK Commemorative Summit pada sesi Digital Technologies and Public Services, di Busan, Korea Selatan, Selasa (26/11).
Imam menjelaskan bahwa akibatnya saat ini data pemerintah masih minim yang terbuka dan dapat digunakan untuk berbagi pakai. Hal ini berimbas pada konsistensi data dan kelengkapan data di antara lembaga-lembaga pemerintah seringkali dipertanyakan oleh publik dan tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas kebijakan publik.
Big Data Pemerintah, seperti yang Imam Machdi jelaskan, berfokus pada pengumpulan dataset pemerintah dengan memperhatikan ketersediaan data, aksesibilitas data, dan kualitas data. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan layanan pemerintah dalam peningkatan kualitas kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan big data pemerintah.
