Keterangan dari pihak ATR/BPN diperlukan untuk menjelaskan status permohonan, dasar penerapan IPH, serta kendala yang mungkin memengaruhi proses administrasi 11 sertifikat tersebut.
Klarifikasi dari instansi terkait juga diperlukan agar persoalan ini dapat dipahami secara berimbang dan publik memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pelayanan pertanahan yang dikeluhkan.
