Lembaga tersebut diharapkan menjadi pintu bagi masyarakat ketika menghadapi kebocoran atau penyalahgunaan data.
Bagi publik, persoalannya sederhana: data adalah identitas. Ketika identitas bocor, rasa aman ikut terancam.
Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya meminta masyarakat berhati-hati menjaga data, tetapi juga memastikan ada sistem perlindungan yang kuat ketika masyarakat menjadi korban.
Sebab, di era digital, pertanyaannya bukan lagi “apakah data kita bisa bocor?”, melainkan “ketika data kita bocor, siapa yang akan melindungi kita?”
