Bandung – PorosNusantara.co.id || Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris, serta berkomitmen mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Gas bumi menjadi energi transisi karena ketersediaannya cukup banyak dan lebih ramah lingkungan. Untuk mengoptimalkan gas bumi sebagai energi transisi, dalam pengelolaannya diperlukan sinergi semua pihak, baik dari sisi hulu dan hilir.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Rapat Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan tema “Akselerasi Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Transisi Energi Menuju Net Zero Emission”, di Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (8/8/2024).
Diskusi juga menyepakati bahwa semua pihak harus mendapatkan manfaat yang optimal dari gas bumi dan adil, agar dapat tumbuh bersama-sama demi mendukung perekonomian Indonesia, serta masyarakat khususnya.
Mengawali diskusi, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan profil ketersediaan infrastruktur gas bumi yang mencapai total panjang 22.498,84 km di semester I tahun 2024. Total pipa ini didominasi oleh panjang pipa jargas yang mencapai 48,39%, sedangkan pipa transmisi pengangkutan mencapai 23,85% dan distribusi niaga 27,76%.
Sejak tahun 2022, Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membangun pipa Cirebon – Semarang Tahap I (Semarang – Batang) sepanjang 60 km dan Tahap 2 (Batang-Cirebon) sepanjang 120 km. “Untuk pembangunan jaringan gas bumi (Jargas) didorong dengan skema investasi mandiri dan rencana pembangunan jargas KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan IKN (Ibu Kota Nusantara),” tambahnya.
Lebih lanjut Wahyudi memaparkan, total volume pengangkutan gas bumi melalui pipa sebesar 1.229.899.585 MSCF. Sedangkan total volume niaga gas bumi melalui pipa mencapai 391.267.100 MMBTU.
