oleh

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna Buka Forum Renja Sekretariat Daerah 2021

Poros Nusantara.co.id – Sekretariat Daerah Kota Depok gelar Forum Rencana Kerja 2021, Mengusung tema ”Melalui Forum Renja Sekretariat Daerah Kita Wujudkan Sinergitas Perencanaan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah.” di Hotel Savero Jl. Margonda Raya, Selasa (25/02/2020).

Forum ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna S.Kom.M.Si , Sekretaris Daerah drg. Hardiono, Perwakilan Bappeda Jatmiko, Wakil Ketua 1 DPRD Yeti Wulandari, Para Kepala Dinas ,serta Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.

Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna yang sekaligus membuka Forum menyampaikan,” bahwa Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat Daerah yang memiliki fungsi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan , tentunya peran Sekretaris Daerah dalam membantu Wali Kota sebagai Pemimpin Birokrasi penggerak OPD serta eksekutor dari visi dan misi Wali Kota,” tuturnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Renja ini dapat dijadikan sebagai media untuk dapat dimanfaatkan para stake holder, karena penentuan prioritas program atau kegiatan kerja serta menyusun menyempurnakan Rencana kerja Sekretariat Daerah sebagai acuan pada Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) tingkat kota untuk memberikan masukan dalam perencanaan di tahun 2021,” imbuhnya.

BACA JUGA  Jalin Kerjasama Kemitraan, Kapolres Pelalawan Serahkan Baju Seragam Mitra Polres Pelalawan

“Momen ini kiranya dapat meningkatkan Sinergitas kota Depok yang mengarah kepada pencapaian Visi Kota Depok 2016-2021 yang unggul, nyaman, religius.

Untuk itu segala proses forum Renja diharapkan senantiasa dapat memenuhi aspirasi seluruh komponen masyarakat, untuk hal ini tentunya banyak skala-skala prioritas yang harus kita perhatikan termasuk juga dengan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.

Tambahnya lagi” Salah satu hak yang sangat penting adalah membangun komunikasi yang intens antar instansi sampai ke gugus paling atas dari kelurahan, kecamatan, sampai Setda dalam rangka evaluasi- evaluasi dan progres-progres kegiatan, maka kerjasama dalam berbagai hal menjadi salah satu acuan landasan bagi kita.

BACA JUGA  Masih Ada Hak Pilih Masyarakat yang Terabaikan

Saya berharap kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan peningkatan transparansi akuntabilitas serta integritas tinggi,” jelas Pradi.

Dalam paparannya Sekretaris Daerah drg.Hardiono menyampaikan ,” bahwa Forum OPD adalah untuk Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, dimana akan mendapatkan masukan dari para stake holder maupun eksternal dan akademisi yang bertujuan memperkaya masukan demi perencanaan ini dan tentunya adanya partisipasi masyarakat sehingga betul- betul komperhensif.

Perencanaan yang baik harus dapat masukan seoptimal mungkin,” tuturnya.

Kemudian ditempat yang sama dijelaskan lagi ,” Kunci pelayanan publik itu ada di Setda, dimana sesuai tugas dan fungsinya yakni melaksanakan misi Kota Depok .

“Misi pertama antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik yang Profesional dan Transparan.

Fungsi Setda membantu kebijakan- kebijakan publik ,kemudian masuk ke misi ke lima yakni meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara,” katanya.

BACA JUGA  Lagi , Wartawan Media Online Daerah Jadi Korban Pembunuhan.

Lanjutnya, “Tugas Sekretariat Daerah Kota Depok berdasar atas Perwal Nomor 18/2019 bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.”

Sekretariat Daerah bertanggung jawab pada satu urusan yakni Pendukung urusan Pemerintahan. “Kemudian tambahnya .” Rumusan Program dan Kegiatan Setda Kota Depok untuk tahun 2021 ada 13 program dengan 110 kegiatan yaitu Peningkatan administrasi perkantoran Sarana Prasarana aparatur ,SDM aparatur, Sistem pelaporan capaian kinerja  Kualitas sarana prasarana pelayanan  Pengadaan barang jasa Penataan produk hukum Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah, Kualitas perencanaan, Layanan KDH/WKDH, Pelayanan sosial keagamaan dan Kemasyarakatan serta Pengembangan teknologi informatika ,” jelasnya.

(abie*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini