“Di dunia negara yang maju bukan karena jumlah penduduk yang besar, bukan luas negaranya yang besar, negara yang maju (adalah) negara yang berinovasi dalam teknologi, oleh karena itu negara yang tidak berinovasi akan tertinggal,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama mengusulkan kepada Menristekdikti agar pengurusan terkait Guru Besar bisa dilakukan otonom di masing-masing perguruan tinggi.
“Berikan kami mandat kemandirian dalam mengatur Guru Besar, atau paling tidak Lektor Kepala. Ini akan mengurangi beban di pusat,” kata Yos.
Sementara itu Ketua Majelis Senat Akademik PTN BH Priyo Suprobo memaparkan, sidang tersebut digelar dua hari. Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini berharap rumusan kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi bahan kebijakan Kemenristekdikti.
“Kami usulkan kenaikan jabatan Guru Besar dilakukan oleh PTN BH. Hal ini didasari atas kebebasan otonom akademik yang diberikan pada 11 PTN BH,” ujarnya.
Sidang Komisi MSA PTN-BH turut dihadiri, Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti, Kepala LLDIKTI VI Dwi Yuwono Puji Sugiharto, para delegasi Senat Akademik PTN BH, dan para tamu undangan lainnya. (Red)
