Udin menilai jawaban JPU mencampuradukan perumusan dengan pembuktian. Kalau dakwaan penggelapan dicampur dengan narasi penipuan tanpa uraian yang jelas, dakwaan menjadi campur aduk antara Pasal 372 dan Pasal 378. Itu bukan lagi alternatif, itu kabur dan cacat sehingga dakwaan harus gugur demi hukum.
Kesalahan Formal dan Tuntutan yang Melampaui
Tim advokat juga mencatat sejumlah kesalahan formal:
1. Penulisan pasal tidak konsisten.* Kadang “Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946”, kadang “Pasal 372 KUHP Lama”, kadang “Pasal 492 KUHP 2023”, kadang “Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Untuk dakwaan transisi, ketidakkonsistenan ini fatal karena hakim harus tahu persis norma mana yang dipakai.
2. JPU hanya mengklaim.Terkait Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 sebagai dasar formil dan materiil dakwaan, JPU tidak pernah menguraikan apa isi syarat formil dan materiil itu dan bagaimana dakwaannya memenuhi masing-masing syarat itu. JPU hanya mengklaim telah memenuhi, tanpa pengujian.
3. Melampaui perlawanan.Dalam permohonan putusan sela, JPU meminta hakim menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili dan memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan. Padahal advokat tidak mempersoalkan kompetensi absolut atau relatif secara serius, sehingga JPU meminta sesuatu yang tidak dipersoalkan.
Adapun JPU dalam petitumnya memohon majelis hakim untuk:
1. MENOLAK Nota Perlawanan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa YEFRI RIYANTO, S.T.
2. MENYATAKAN Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1368/09/2026 tertanggal 06 Oktober 2026 adalah SAH dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
