Tempus Delicti: Hanya Daftar Tanggal
JPU menjelaskan perbuatan dilakukan dalam rentang waktu berkelanjutan, seperti pencatatan tempo, pencairan barang, hingga penyerahan instrumen bayar. Dalam dakwaan disebut ada perbuatan pada 15 Mei 2025 pukul 14.00 WIB, serta perbuatan lain pada 5 Maret, 1 Mei, 10 Mei, dan 12-22 Mei 2025 yang merupakan satu kesatuan perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling.
JPU membela diri dengan Yurisprudensi MA No. 139/K/Pid/1982 dan No. 492/K/Pid/1986 bahwa pencantuman waktu “sekitar” sudah cukup.
Udin menyebut JPU tidak konsisten. Di satu sisi JPU menyebut perbuatan terjadi 12 Mei 2025 sekitar pukul 14.50 WIB, di sisi lain menyebut perbuatan terjadi secara berkelanjutan Maret, 1 Mei, 10 Mei, dan 12-22 Mei 2025.
“Kalau memang voortgezette handeling, dakwaan wajib menguraikan perbuatan mana yang pertama, perbuatan mana yang lanjutan, apa kesatuannya, dan bagaimana tiap perbuatan itu berdiri sendiri sebagai penggelapan. JPU hanya menyebut rentang tanggal, tanpa uraian perbuatan lanjutan itu,” kata Udin.
“Itu bukan voortgezette handeling, itu hanya daftar tanggal.” Imbuhnya.
Yurisprudensi yang dikutip JPU itu, menurut Udin, soal ketidaktepatan waktu yang tidak esensial. Di sini waktu menjadi esensial karena menentukan hukum mana yang berlaku, KUHP Lama vs KUHP Baru, dan menentukan apakah perbuatan itu satu atau berulang.
“JPU memakai yurisprudensi yang tidak relevan dengan persoalan transisi hukumnya,” ucap Udin.
Objek Penggelapan: Barang, Uang, atau Giro?
Kesalahan lain yang disorot adalah soal objek penggelapan.
JPU menyebut terdakwa menguasai barang berupa tepung terigu dan minyak goreng milik PT Sungai Budi yang telah dijual, dan hasilnya tidak disetorkan atau tidak dikembalikan.
