“Dominus litis adalah wewenang JPU untuk menentukan apakah perkara dilimpahkan dan apa dakwaannya, bukan wewenang untuk melompati pemeriksaan dengan menyelundupkan pasal dalam dakwaan.”
“JPU tidak membantah fakta tidak diperiksanya Pasal 372. JPU hanya membenarkan prosedurnya. Itu bukan bantahan, itu konfirmasi,” katanya.
Lex Favor Reo yang Kontradiktif
Perdebatan kedua soal hukum transisi. JPU menyusun dakwaan secara alternatif: Kesatu Pasal 372 KUHP Lama, Kedua Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP 2023).
Alasan JPU, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023, jika ada perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan, maka harus dipakai aturan yang paling menguntungkan bagi pelaku atau lex favor reo. Karena itu dakwaan alternatif dinilai sah.
Adfokat justru menilai logika itu terbalik.
“Kalau JPU benar-benar menerapkan lex favor reo, maka JPU harus menentukan dulu mana yang lebih ringan, lalu mendakwakan yang itu. Bukan melempar dua rezim hukum yang berbeda ke hakim dan berkata silakan pilih yang paling ringan,” kata Udin.
“Ini penerapan hukum yang bar-bar yang dipaksakan oleh JPU Kejari Tanjung Perak.” Tegasnya.
Dakwaan alternatif itu, menurut Udin, untuk perbuatan yang sama dengan kualifikasi yang berbeda, bukan untuk menunda pilihan hukum transisi.
“Karena JPU justru mengakui ia belum menentukan hukum mana yang berlaku, ini lucu,” ujarnya.
Lebih parah lagi, JPU menulis “Penuntut Umum tidak menciptakan hukum baru, melainkan menampung norma hukum yang tersedia.”
“Itu kalimat yang membingungkan. Kalau JPU hanya menampung, artinya JPU tidak melakukan analisis transisi sama sekali,” kata Udin.
Akibatnya, dakwaan menjadi kabur soal dasar hukum mana yang sebenarnya dipakai untuk perbuatan Mei 2025, padahal KUHP 2023 baru berlaku penuh 2 Januari 2026.
