Di uraian lain, JPU menyebut terdakwa memesan tepung dan minyak goreng senilai Rp1.615.000.000,-, menerbitkan 4 lembar Bilyet Giro Bank Panin, namun pada tanggal 10 Mei 2025 terdakwa secara diam-diam dan tanpa memberitahukan pihak PT Sungai Budi telah menutup rekening Bank Panin tersebut, sehingga giro dinyatakan tidak ada dana.
“Tidak nyambung,” kata Udin.
Penggelapan Pasal 372 mensyaratkan barang berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, lalu digelapkan. Kalau konstruksinya pemesanan barang ditambah pembayaran dengan Bilyet Giro, maka yang harus dijelaskan adalah kapan barang diserahkan, siapa yang menyerahkan, dalam kapasitas apa terdakwa menguasai barang itu, dan perbuatan penggelapan mana yang mengubah penguasaan yang sah menjadi penguasaan melawan hukum.
“JPU melompat dari memesan ke menguasai ke tidak diserahkan ke PT Sungai Budi tanpa jembatan perbuatan. Akibatnya tidak jelas apakah yang digelapkan itu barang, uang hasil penjualan barang, atau Bilyet Giro itu sendiri? JPU menyebut ketiganya bergantian,” kecam Udin.
Tipu Muslihat Dicampur Penggelapan
Terkait tipu muslihat dan kata bohong, JPU membela dakwaan dengan menyatakan dakwaan tidak harus menyebutkan tipu muslihat, karena itu soal pembuktian.
“Menurut hemat kami ini kekeliruan hukum yang fatal. Kalau dakwaan JPU sendiri yang memasukkan unsur tipu muslihat dan kata bohong atau narasi seolah-olah ada penipuan, maka dakwaan JPU wajib menguraikannya,” tegas Udin.
JPU tidak bisa memasukkan narasi penipuan di dakwaan lalu berkata itu tidak perlu diuraikan dengan dalil mengutip M. Yahya Harahap bahwa mens rea dan wilsbesluit harus dibuktikan di persidangan.
“Benar, pembuktiannya di persidangan. Tapi perumusannya harus ada di dakwaan,” tegasnya.
