“Yang diuji di perlawanan bukan apakah fakta itu benar, tapi apakah dakwaan JPU merumuskan fakta itu secara jelas, lengkap, dan cermat atau tidak. JPU menghindar dari pengujian ini,” tegas Udin, Senin (9/11/2026).
Soal tipu muslihat, JPU menjawab itu soal pembuktian. Soal penguasaan barang, jawabnya pembuktian. Soal tempus delicti, jawabnya sudah cukup, sisanya pembuktian.
“JPU gagal paham, karena perlawanan kami yang mempersoalkan kejelasan dakwaan (obscuur libel), tempus delicti, dan uraian perbuatan adalah sah diajukan di tahap perlawanan menurut Pasal 156 KUHAP lama / Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 yang dikutip JPU sendiri,” ujarnya.
Udin menegaskan, obscuur libel bukan berarti dakwaan harus terbukti salah. Obscuur libel berarti dakwaan tidak dapat dipahami secara jelas siapa berbuat apa, kapan, di mana, bagaimana, dan barang apa.
“JPU menjawabnya dengan berkata dakwaan kami sudah jelas karena kami sudah menyebut nama, tempat, dan pasal. Itu bukan jawaban. Menyebut nama dan pasal tidak otomatis membuat uraian perbuatan menjadi jelas,” katanya.
Bom Waktu: Pasal 372 yang Tak Pernah Diperiksa
Sorotan paling fatal adalah soal Pasal 372 KUHP.
JPU mengakui dalam tanggapannya di halaman dua bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa untuk Pasal 372 KUHP selama penyidikan. JPU hanya menjawabnya dengan dalih dominus litis dan wewenang mandiri penuntutan.
“Tanggapan JPU mengakui kalau terdakwa tidak pernah diperiksa Pasal 372 KUHP saat penyidikan,” ujar Udin.
Menurut tim Advokat, ini kesalahan serius karena pemeriksaan tersangka harus atas sangkaan yang didakwakan.
“Kalau selama penyidikan terdakwa hanya diperiksa untuk pasal lain, lalu di dalam dakwaan tiba-tiba muncul Pasal 372, itu bukan sekadar soal pasal yang paling tepat. Itu soal hak pembelaan dan due process,” tegasnya.
