Selain itu, aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, memiliki peran ketika ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Ade, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang dirancang untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik.
Ia juga memahami bahwa dalam praktiknya sebagian pejabat daerah sering dihadapkan pada kekhawatiran terhadap potensi risiko hukum dalam pengambilan kebijakan.
Karena itu, ia memandang diskursus mengenai pendampingan hukum oleh aparat kejaksaan, termasuk penugasan jaksa aktif oleh Kejaksaan Agung RI di lingkungan Pemkot Bekasi, perlu dilihat sebagai upaya bersama untuk menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan independensi penegakan hukum.
“Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu memastikan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan tetap berada dalam koridor hukum,” kata Ade.
Ia berharap diskusi publik mengenai hal ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.
