Porosnusantara.co.di | Jakarta — Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I tahun 2025 pada Sabtu, 20 Desember 2025, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri pengurus partai dari pusat hingga daerah, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Sarmuji, Bendahara Umum Sari Yuliati, serta sejumlah kader yang duduk di kabinet dan anggota DPR dari Fraksi Golkar.
Rapimnas I menjadi ajang bagi partai beringin untuk merumuskan langkah strategis ke depan, mulai dari dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Koalisi Permanen Jadi Fokus Utama
Dalam Rapimnas, Golkar menegaskan dukungan untuk pembentukan koalisi permanen dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Menurut Bahlil, koalisi permanen diperlukan untuk menjamin stabilitas politik, mempercepat pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan. Koalisi ini tidak hanya untuk memenangkan pemilihan presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai kerja sama politik yang strategis dan ideologis,” ujar Bahlil.
Dukungan Pilkada Tidak Langsung
Rapimnas juga menegaskan dukungan Partai Golkar terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang dinilai dapat mengurangi biaya politik sekaligus tetap menjaga prinsip demokrasi. Bahlil menjelaskan, opsi Pilkada tidak langsung melalui DPRD masih dalam kajian internal partai, namun cenderung menjadi arah yang disepakati karena dianggap lebih efisien.
“Demokratis tidak berarti harus mahal atau menyulitkan masyarakat. Pilkada melalui DPRD tetap demokratis dan bisa menjaga stabilitas politik,” kata Bahlil.
Target Penambahan Kursi di DPR
Selain itu, Rapimnas menargetkan peningkatan jumlah kursi Golkar di DPR pada Pemilu 2029. Saat ini, Fraksi Golkar memiliki 102 kursi dari total 580 anggota DPR. Bahlil mendorong konsolidasi partai untuk memperkuat basis suara, menambah kursi, dan memperkuat posisi partai dalam pengambilan kebijakan nasional.
