Pada tahun 2023 satuan kerja yang memperoleh predikat WBK sebanyak 33 satuan kerja, sedangkan yang meraih predikat WBBM adalah satu satuan kerja, yaitu Pengadilan Agama Magelang. Selain itu, 3 (tiga) satuan kerja pengadilan memperoleh penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik terbaik dalam sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, yaitu Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin serta 1 (satu) satuan kerja pengadilan yang memperoleh penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima, yaitu Pengadilan Agama Cilegon.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 maka keseluruhan tahapan evaluasi Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dilakukan secara internal oleh Tim Penilai Internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan supervisi langsung dari Kemenpan RB.
Direktorat Jenderal Peradilan umum telah meluncurkan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, dengan cara memantau dan mengukur konsistensi penerapan sistem manajemen layanan pengadilan. Program AMPUH bertujuan untuk mendorong Pengadilan seluruh Indonesia mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima. AMPUH merupakan inovasi pengembangan dari sistem APM (Akreditasi Penjaminan Mutu).
Selain itu, Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum juga memberikan penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa, yaitu penghargaan yang diberikan kepada insan pengadilan yang senantiasa berupaya mewujudkan gagasan cemerlang dalam tindakan nyata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan.
