“Survei juga menunjukkan satu dari empat responden pegawai menyebut adanya risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan hingga penentuan pemenang pengadaan atau tender dari pemerintah,” tukasnya.
Sementara itu, terkait dengan hasil Survei yang dilakukan oleh KPK tersebut, porosnusantara.co.id melakukan penggalian respon dari masyarakat, dengan mencari beberapa narasumber, tak memakan waktu lama, berhasil menemukan salah seorang mahasiswi, sebut saja, Yuni (25), kepada porosnusantara.co.id, ia mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi dengan survei yang dilakukan KPK, pasalnya melalui survei itu, masyarakat mengetahui sejauhmana komitmen dari instansi pemerintah baik itu kementerian maupun pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut.
“Ya, kami dan juga mungkin seluruh warga negara Indonesia sangat berharap dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh KPK itu, dapat menciptakan persepsi publik bahwa instansi pemerintahan menjadi lembaga yang serius dalam pencegahan korupsi, mungkin dengan hasil survei tersbeut, mereka dapat memperbaiki system pencegahan korupsi”pungkas Yunita salah seorang mahasiswa yang mengambil kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, kepada porosnusantara.co.id, Selasa, 12/4/2022, di kawasan sekitar gedung KPK di Jakarta Selatan. (Chy)
