Aspirasi yang ada kemudian bisa dijadikan bahan diskusi sebelum pengambilan kebijakan,” terang Firman.
Oleh karena itu, Firman menegaskan pada dasarnya DPR mendukung penyatuan data yang dilakukan Kementan.
Namun demikian, penyatuan itu harus dilakukan secara konsisten dengan tidak membuat data fiktif atau data yang digunakan untuk kepentingan tertentu.
“Kalau kita bicara pertanian dan produk pertanian, terutama ekspor dan impor tentu harus menggunakan data yang real dan tidak menggunakan yang amburadul.
Tentu kalau arahnya ke sana dan data yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan kami (DPR, red) akan dukung sepenuhnya,” tegasnya.
( Redaksi* )
