Menanggapi hal itu, Abdul Manan menyarankan agar Intimidasi terhadap Jurnalis tersebut dilaporkan resmi ke Bareskrim Polri seraya mengirimkan tembusannya kepada Dewan Pers, yang dikonfirmasi Tim Kuasa Hukum bahwa laporan resmi tersebut telah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri pada bulan Agustus lalu, dengan penegasan Lemens bahwa kedatangan mereka meminta keadilan proses, pemeriksaan berimbang atas fakta intimidasi, konfirmasi, dan demi kemerdekaan pers dan hak masyarakat atas informasi, senada dengan Soedarto Rimbun yang menekankan sengketa karya jurnalistik merupakan domain Dewan Pers melalui Hak Jawab dan bukan ranah pidana kecuali pidana murni maupun empat larangan utama pers seperti berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, serta produk jurnalistik, Majalah CEO berbasis fakta akurat dan kepentingan publik dilindungi Pasal 8 Undang-Undang Pers, dan melalui audiensi ini LBH Pers Indonesia dan Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum mendesak Dewan Pers memberikan perlindungan nyata bagi wartawan yang diintimidasi, memeriksa seluruh bukti baru secara objektif kedua belah pihak secara berimbang demi tegaknya kemerdekaan pers di Indonesia. ( Leni.BB)
Dewan Pers Diminta Lindungi Wartawan dari Pembungkaman dan Intimidasi
