Porosnusantara.co.id|Jakarta, Rangkaian kasus ini bermula saat awak media mendatangi kantor Danny Septriadi Djayaprawira di Gedung DDTC Tower, Jakarta Utara, pada 25 Mei 2026 untuk meminta klarifikasi dan hak jawab terkait dugaan pembuatan paspor ganda anak di bawah umur berinisial GI yang paspor lamanya masih aktif hingga 2027, namun diduga telah diterbitkan paspor baru untuk membawa anak tersebut ke luar negeri tanpa persetujuan ibu kandung selaku pemegang hak asuh sah, yang berpotensi melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pasal pemalsuan dokumen KUHP. Namun, mereka justru dihadapkan pada sikap defensif Darussalam yang mengaku partner kerja Danny, yang menyebut persoalan itu urusan pribadi bukan kantor, menyampaikan Danny sedang berada di Singapura, serta mempertanyakan legalitas jurnalistik dengan meminta surat tugas dan surat perintah liputan, padahal kerja wartawan dilindungi UU Pers No. 40 Tahun 1999, hingga akhirnya Darussalam meminta kartu nama wartawan dan berjanji akan menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Danny.
Pada upaya konfirmasi kedua kalinya Konfirmasi kepada Danny, 7 Juni 2026, awak media kembali buntu setelah pihak keamanan yang mengaku penyambung lidah manajemen menghalangi wartawan, mempertanyakan surat tugas, serta meminta wartawan tidak lagi datang ke kantor dan dialihkan ke rumah kediaman Danny. Hingga puncaknya pada 14 Agustus 2026, ratusan jurnalis dari Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum menggelar aksi damai di depan PERADI Tower menuntut Dewan Kehormatan PERADI memecat oknum advokat Iki Dulagin atas dugaan intimidasi, ancaman, terhadap belasan wartawan yang menurut Koordinator Lapangan melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999 dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta, serta warga bernama OLH juga berencana mengadukan Iki Dulagin atas dugaan manipulasi data sejak perceraian 2021 dengan Danny Septriadi Djayaprawira yang membuat perceraiannya diputus verstek tanpa panggilan patut hingga KTP dan KK-nya berubah, pemblokiran sepihak sertifikat rumah warisan ayahnya yang sudah inkracht sebagai harta bawaan OLH berdasarkan Putusan Perkara Nomor 222 hingga kasasi MA berdasarkan data BPN Jakarta Utara 12 Juni 2025, dan berharap PERADI mencabut izin praktik teradu.
