Singkawang, Kalimantan Barat. Porosnusantara.co.id (Rabu, 11 November 2026). Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Sambas Sunardi menjelaskan bahwa kegiatan ini penting diselenggarakan karena banyak kasus-kasus pekerja migran Indonesia terjadi di wilayah kita. Seminar Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan mengangkat tema:
“Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis”.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dayang Resort Pasir Panjang, Singkawang, Kalimantan Barat, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, media, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Turut diundang Camat se-Kota Singkawang, Lurah se-Kota Singkawang, para Kepala Desa se-Singbebas (Singkawang, Sambas, dan Bengkayang), LBH, insan pers, serta instansi terkait lainnya.
Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas, Sunardi, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa persoalan pekerja migran Indonesia masih menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah Singkawang, Sambas, dan Bengkayang.
Menurut Sunardi, masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat ketika hendak bekerja ke luar negeri. Mulai dari proses perekrutan yang tidak sesuai prosedur, keberangkatan secara ilegal, penipuan oleh oknum perekrut atau agen tenaga kerja, hingga persoalan ketenagakerjaan yang dialami pekerja setelah berada di negara tujuan.
Beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain:
Perekrutan calon pekerja migran melalui jalur tidak resmi.
Penempatan pekerja tanpa dokumen dan perjanjian kerja yang jelas.
Penipuan biaya keberangkatan dan janji pekerjaan dengan gaji tinggi.
Penahanan paspor dan dokumen pribadi oleh pihak tertentu.
Upah pekerja yang tidak dibayarkan sesuai perjanjian.
Kekerasan fisik maupun psikis terhadap pekerja migran.
Eksploitasi tenaga kerja, penyekapan, dan kerja paksa.
Perdagangan orang atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Minimnya pendampingan dan bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami permasalahan di luar negeri.
Sunardi menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga atau organisasi.
