Dalam pertemuan tersebut, Tim Kuasa Hukum mempertanyakan objektivitas pemeriksaan pengaduan di Dewan Pers, mulai dari ada tidaknya Berita Acara Pemeriksaan atau klarifikasi yang melibatkan redaksi,hingga kesiapan Dewan Pers membuka kembali pemeriksaan apabila diajukan bukti baru atau novum, serta memaparkan fakta bahwa wartawan telah menempuh konfirmasi berulang termasuk melalui surat resmi pada 19 Mei 2026 ke Kantor Kementerian Imigrasi, 26 Mei 2026 ke DDTC Tower, dan 7 Juni 2026, namun pihak pengadu menolak menemui wartawan dan menutup pintu konfirmasi, padahal pemberitaan bersumber dari konferensi pers resmi mengenai sengketa antara OLH dan Danny Septriadi terkait dugaan kepemilikan paspor ganda, sementara pihak pengadu melalui kuasa hukumnya Iki Dulagin justru melaporkan sejumlah media ke Dewan Pers meskipun pada tahap awal telah menolak memberikan keterangan saat dikonfirmasi.
Lemens menjelaskan bahwa pengadu tidak memberikan hak jawab sehingga sudah clear tidak wajib dilayani, yang dibenarkan Abdul Manan bahwa hak jawab hanya wajib dilayani apabila pengadu benar-benar mengirimkan hak jawabnya dan konfirmasi harus dibuktikan. Selain itu, Tim Kuasa Hukum juga menyerahkan bukti screenshot percakapan WhatsApp berisi dugaan ancaman serta intimidasi dari oknum yang mengaku utusan atau staf Danny Septriadi Djayaprawira dan adanya modus mendatangi jurnalis langsung agar berita dihapus atau take down, dimana rekan-rekan wartawan menjadi ketakutan karena diteror, diancam dilaporkan ke Dewan Pers, merasa medianya akan hancur dan tidak dapat iklan karena setiap berita ditayangkan dilaporkan lagi oleh Iki Dulagin ke Dewan Pers secara masif, terstruktur, dan sistematis, ujarnya Kamis, 12 November 2026.
