Aktivitas industri pengolahan nikel di Obi memang berkembang pesat. KPPIP mencatat Kawasan Industri Pulau Obi memiliki nilai investasi yang direncanakan sekitar Rp31,32 triliun, dengan Kementerian Perindustrian sebagai penanggung jawab proyek.
Harita Nickel juga menyebut kegiatan pengolahan nikel di Obi sebagai bagian dari hilirisasi dan ekosistem industri baterai kendaraan listrik.
Namun, menurut masyarakat, pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana pertumbuhan industri tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat lokal?
“Kekayaan Obi mampu menyejahterakan negara dan menghidupi industri di berbagai negara, termasuk Tiongkok, tetapi mengapa masyarakat Obi masih harus berjuang mendapatkan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan?” demikian suara yang disampaikan para tokoh tersebut.
Mereka menegaskan, pernyataan tersebut merupakan kritik dan pertanyaan publik terhadap arah pembangunan, bukan penolakan terhadap pembangunan atau investasi.
NIKEL DIKERUK, MASYARAKAT JANGAN DITINGGALKAN
Masyarakat juga meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan sosial-ekonomi yang masih dihadapi warga.
Data BPS menunjukkan Kabupaten Halmahera Selatan masih memiliki indikator kemiskinan yang harus terus diperhatikan, sementara BPS secara rutin menerbitkan data kesejahteraan dan kemiskinan sebagai dasar evaluasi pembangunan daerah.
Karena itu, para tokoh masyarakat Obi meminta pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka mengenai multiplier effect industri nikel terhadap masyarakat sekitar.
Menurut mereka, keberhasilan PSN tidak seharusnya hanya diukur dari nilai investasi, jumlah smelter, produksi nikel atau ekspor, tetapi juga dari peningkatan kualitas jalan, pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, lapangan kerja, UMKM dan pendapatan masyarakat lokal.
