Kemungkinan Pramono-Rano akan dilantik secara serentak bersama pemenang pilkada lain. Semula DPR dan Pemerintah menyepakati pelantikan kepala daerah dibuat tiga gelombang. Bagi kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi akan dilakukan pada 6 Februari 2025. Kemudian gelombang lainnya menyesuaikan perkembangan di MK.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra belakangan memastikan ketetapan dismissal MK terkait gugatan sengketa pilkada akan diumumkan pada 4 dan 5 Februari 2025. Langkah ini menjadi pertimbagan Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau ulang tanggal pelantikan. Terbuka opsi pelantikan pada 18-20 Februari 2025.
