Jakarta – PorosNusantara || Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR Tahun 2022, Senin (31/10/2022). Dengan mengusung tema “Mendorong Infrastruktur PUPR untuk Kemakmuran Rakyat”, Rakorbangwil tahun ini bertujuan menyusun dan menyepakati rencana pembangunan infrastruktur prioritas pada tahun 2024 melalui kolaborasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Dasar penyusunan program infrastruktur PUPR tahun 2024 yang pertama yaitu arahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi, baik PSN maupun non-PSN, selambat-lambatnya pada semester 1 tahun 2024,” kata Menteri Basuki.
Untuk itu, pesan Menteri Basuki, perlu dipastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur PUPR yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan. Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.
Kemudian, dasar yang kedua yaitu Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) bagi infrastruktur yang terbangun agar segera bermanfaat bagi masyarakat. Dan terakhir, intervensi infrastruktur PUPR dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di tahun 2024.
“Dalam implementasinya, Kementerian PUPR akan meningkatkan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat berdasarkan master plan yang disusun bersama dengan stakeholder lainnya,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting melaui strategi kantong kemiskinan. Beberapa peran Kementerian PUPR yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat diantaranya melalui penyediaan 55,7 ribu unit rumah layak huni, penyediaan sanitasi dasar dan sumber air minum di 17 lokasi kantong kemiskinan, serta pembangunan 9 lokasi pilot project kolaboratif bersama pemerintah daerah dan swasta.
