Porosnusantara.co.id | JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Simposium Nasional dan Orasi Kebangsaan dalam rangka memperingati 99 tahun Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan tema “Refleksi Historis dan Meneguhkan Marhaenisme untuk Kedaulatan Rakyat” di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai dinamika nasional. Acara dihadiri akademisi, tokoh nasional, politisi, mahasiswa, serta kader dan alumni GMNI dari berbagai daerah.
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan kepengurusan organisasi bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk terus mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara.
Menurutnya, organisasi harus mampu menjawab tantangan zaman dengan menghadirkan gagasan serta kerja nyata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Teruslah bergerak, teruslah berjuang, dan teruslah mengabdi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tema yang diangkat dalam simposium tersebut merupakan upaya merefleksikan kembali pemikiran Bung Karno yang melahirkan Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan yang dinilai masih relevan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa saat ini.
Dalam forum tersebut, DPD PA GMNI Jakarta Raya juga menyampaikan sejumlah gagasan strategis bagi pembangunan Jakarta, mulai dari pembangunan rumah susun terintegrasi dengan kawasan pasar, penanganan banjir berkelanjutan, penyediaan ruang terbuka hijau, penyelesaian persoalan pertanahan, hingga penguatan kembali posisi Jakarta sebagai pusat politik nasional.
Ketua Umum DPP PA GMNI Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H., dalam orasi kebangsaannya menegaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menilai Marhaenisme bukan hanya warisan sejarah, melainkan pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, mendorong keadilan sosial, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan bangsa di tengah tantangan global.
“Perjuangan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan demokrasi konstitusional merupakan amanat ideologi sekaligus amanat konstitusi yang wajib diwujudkan oleh seluruh anak bangsa,” ujar Arief.
Ia juga mengajak seluruh alumni GMNI untuk terus menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa melalui pendidikan kebangsaan, pengembangan ilmu pengetahuan, penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan Indonesia ke depan.
Menurut Arief, sejarah tidak boleh hanya dikenang sebagai romantisme masa lalu, melainkan harus menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih berdaulat, adil, demokratis, dan sejahtera.
Dalam sesi diskusi Simposium Kebangsaan, para narasumber menilai semangat Marhaenisme masih memiliki relevansi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, seperti ketimpangan ekonomi, persoalan pangan, hingga dampak globalisasi.
Sejarawan Prof. Dr. Asvi Warman Adam memaparkan bahwa lahirnya Marhaenisme tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kota Bandung sebagai tempat perjalanan intelektual dan politik Bung Karno. Mulai dari masa kuliah di Technische Hoogeschool (kini Institut Teknologi Bandung), pendirian PNI, hingga proses pengadilan kolonial yang melahirkan pidato pembelaan “Indonesia Menggugat”.
Ia juga menyoroti peran Konferensi Asia-Afrika 1955 sebagai tonggak penting perjuangan anti-kolonialisme dunia. Menurutnya, pengakuan UNESCO terhadap arsip Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok sebagai Memory of the World menunjukkan pentingnya sejarah tersebut bagi dunia.
Sementara itu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menilai perjalanan PNI tidak dapat dipisahkan dari dinamika konstitusi Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai Marhaenisme hanya dapat diwujudkan apabila Pancasila diterapkan secara konsisten dalam sistem politik dan ekonomi nasional.
Ia menilai bangsa Indonesia perlu memperkuat kembali jati diri ideologinya agar mampu menghadapi tantangan global dengan lebih mandiri dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi gotong royong sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945.
Para peserta simposium sepakat bahwa Marhaenisme bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi gagasan yang tetap relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, serta memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Menjelang usia satu abad PNI pada 2027, refleksi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan, gotong royong, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai inti perjuangan Bung Karno dan cita-cita Partai Nasional Indonesia.
