Wajo, porosnusantara.co.id – SulSel.Bupati Wajo, Amran Mahmud, menginginkan seluruh desa di Kabupaten Wajo menjadi pelopor desa antikorupsi. Ini sejalan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan program Desa Antikorupsi, yang Sulawesi Selatan (Sulsel) jadi salah satu provinsi percontohan.
Amran Mahmud menyampaikan harapan itu usai menghadiri kick off pembentukan Desa Antikorupsi 2022 pada 10 provinsi di Indonesia yang berlangsung di Desa Pakkatto, Kabupaten Gowa, Sulsel, Selasa (7/6/2022). Mengangkat tema Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi, kegiatan dibuka Ketua KPK, Firli Bahuri.
Program ini merupakan kerja sama KPK dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Amran Mahmud mengapresiasi pembentukan Desa Antikorupsi sekaligus menyampaikan selamat kepada Desa Pakkatto yang ditunjuk sebagai percontohan pembentukan Desa Antikorupsi di Sulsel “Kami juga mengapresiasi pembentukan Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK RI ini yang bertujuan membangun implementasi dan sinergi program-program pemerintah dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang bebas korupsi,” ucap Amran Mahmud. Ia pun berharap penunjukan Desa Pakkatto di Gowa bisa diikuti desa-desa yang ada di wilayah Wajo,Sementara Firli Bahuri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh yang hadir pada kegiatan ini. Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi ini tidak boleh padam.
Firli Bahuri menjelaskan KPK sangat consern dan tidak pernah lelah dalam bekerja membebaskan negeri ini dari praktik korupsi. “Pemberantasan korupsi ini tentu tidak dapat dilakukan oleh KPK sendiri. Karena itu, sebelumnya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kami menyampaikan konsep pemberantasan korupsi adalah orkestrasi. Kami mengajak segenap kamar-kamar kekuasaan harus melibatkan diri dalam upaya pemberantasan korupsi,” ucapnya.
