Pada bulan Oktober 2018, KKSB menyadera dan memperkosa 15 orang guru dan tenaga medis di Mapenduma. Guru dan tenaga medis tersebut meninggalkan sanak keluarga dan fasilitas kota, mengabdi di pedalaman Mapenduma atas perintah tugas oleh pemerintah Kab. Nduga dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat pedalaman Nduga tetapi balasannya justru disandera dan diperkosa oleh KKSB yang tak bermoral dan tak berperi kemanusiaan. Mereka mengabdi agar generasi Papua memiliki masa depan yang cerah tetapi justru masa depannya sendiri yang di korbankan.
Pada tanggal 1 dan 2 Des 2018 KKSB pimpinan Egianus Kogoya kembali membantai secara sadis 31 orang karyawan PT. Istaka Karya yang sedang membangun jembatan Trans Papua di Puncak Bukit Kabo Distrik Yigi Kab. Nduga. Para pekerja tersebut adalah pahlawan pembangunan Papua dalam rangka membuka isolasi daerah terpencil Papua agar seluruh masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Mereka yang rela meninggalkan sanak keluarga dan akhirnya mengorbankan jiwa raganya secara sangat mengenaskan.
Dan berbagai peristiwa tragedi kemanusiaan lainnya yang terjadi di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah Papua yang nyata-nyata dilakukan oleh KKSB. Namun ironis setiap tragedi kemanusian, pemerkosaan dan pembantaian yang dilakukan oleh KKSB tidak seorangpun pejabat Pemda/Pemprov dan tokoh Papua lainnya yang berkomentar prihatin apalagi menunjukkan sikap protes seperti yang dilakukan oleh Wabup Nduga saat ini. Apakah karena pelakunya adalah KKSB sedangkan Pejabat Pemda dan Tokoh Papua lainnya yang memelihara KKSB? Tentunya ini adalah indikator yang sangat jelas yang perlu di sikapi oleh Negara.
Selain menyatakan mundur dari jabatannya sebagai bentuk protes Wakil Bupati Nduga beserta pejabat Pemda serta tokoh Papua lainnya juga mengecam dan menuntut TNI-Polri ditarik dari Nduga dan dari seluruh wilayah Papua, tetapi kenapa tidak ada pejabat Pemda/Pemprov dan mengecam dan menuntut KKSB agar dibasmi dan menghentikan tindakan biadabnya?
