Porosnusantara.co.id | ROHIL-Puluhan rekanan kontraktor lokal mitra Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Sejumlah Konsultan semakin geram atas belum adanya kejelasan pembayaran kegiatan tahun anggaran 2025.
Setelah serangkaian upaya dilakukan, mulai dari rapat dengar pendapat (RDP) hingga surat terbuka, para kontraktor menilai Bupati Rohil memilih bungkam.
Perwakilan rekanan kontraktor, Rudi Hartono yang akrab disapa Ucok, mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut dalam RDP bersama Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Bahkan, Komisi B disebut telah menyurati Bupati Rohil, namun hingga kini tidak ada tanggapan.
“Kita sudah lakukan RDP bersama Komisi B, Komisi B sudah menyurati bupati, sampai sekarang belum ada jawaban,” tegas Ucok, Kamis (30/4).
Tak hanya itu, rapat lanjutan bersama BPKAD Kabupaten Rokan Hilir juga telah digelar. Namun menurutnya, hasil pertemuan tersebut belum memberikan solusi konkret terkait pembayaran proyek fisik maupun jasa konsultan tahun anggaran 2025.
“Rapat bersama BPKAD hasilnya nol. Hanya bicara regulasi keuangan, sementara anggaran untuk pembayaran belum ada. Kita kirim surat terbuka ke bupati pun sampai hari ini belum ada jawaban,” ujarnya.
Ucok juga meminta Bupati H. Bistamam tidak tebang pilih dalam proses pembayaran tunda bayar 2025 dan membuka secara transparan regulasi maupun mekanisme pembayaran kepada seluruh rekanan.
“Kami minta bupati jangan timbang pilih dalam pembayaran tunda bayar 2025. Kami juga minta transparan soal regulasi pembayaran ini”.tegasnya
Sikap diam Bupati Rohil dinilai semakin memperkeruh situasi. Para rekanan mengaku kecewa karena persoalan yang menyangkut hak pelaku usaha lokal dan keberlangsungan ekonomi daerah belum mendapat respons serius dari kepala daerah.
