Menyinggung soal perdagangan orang ( Human trafficking ) yang marak di NTT dengan banyaknya peti jenazah yang diterima, Yulita mengatakan itu terjadi karena faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi antara Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kabupaten dalam hal sosialisasi prosedur penempatan tenaga kerja.
Sementara ini, kata Yulita, Kabupaten Belu akan membentuk Satgas prosedur perdagangan orang ( PPO) dengan mengandeng Non Government Organisation( NGO) serta bekerjasama denga Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu maupun lintas sektor terkait. Untuk pelaksanaannya bertahap yaitu dimulai dari tingkat Kecamatan, Desa dan Kabupaten.
Menurutnya, Satgas perlu dibentuk dikarenakan Kabupaten Belu berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, maka perlu ada pengawasan di Bandara maupun pelabuhan. Selain itu juga, Naketrans Kabupaten Belu pada Tahun 2018 ini akan bekerjasama dengan Balai Latihan kerja ( BLK) Provinsi NTT untuk mengadakan pelatihan di bidang pertukangan dan asisten rumah tangga. Dirinya berharap, dengan kegiatan ini kiranya bisa bersinergi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan krusial dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di NTT.
( Laporan : Erni Amperawati )
