Porosnusantara.co.id | Jakarta – Pemerintah Kecamatan Tanjung Priok memfasilitasi pertemuan mediasi antara pengelola parkir, unsur pemerintah, aparat terkait, RT/RW, serta perwakilan masyarakat untuk mencari solusi atas polemik pengelolaan parkir di kawasan Jalan Sunter Karya, Jakarta Utara.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penataan parkir harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ketertiban lalu lintas, kenyamanan masyarakat, dan keberlangsungan mata pencaharian warga yang selama ini menggantungkan hidup dari pengelolaan parkir.
Perwakilan Kecamatan menyampaikan bahwa pemerintah memahami kebutuhan masyarakat untuk mencari nafkah. Namun, seluruh aktivitas parkir tetap harus mengacu pada regulasi dan norma yang berlaku agar tidak mengganggu pengguna jalan maupun lingkungan sekitar.
“Kita mencari titik temu agar tidak ada pihak yang dirugikan. Masyarakat yang bekerja harus tetap diperhatikan, tetapi ketertiban dan keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi prioritas,” ujar perwakilan Kecamatan dalam rapat tersebut.
Sementara itu, perwakilan Unit Pengelola (UP) Perparkiran menjelaskan bahwa lokasi parkir di Jalan Sunter Karya sebelumnya tidak lagi diperbolehkan beroperasi berdasarkan hasil kajian Dinas Perhubungan sejak 2023. Keputusan tersebut mempertimbangkan kapasitas jalan, volume kendaraan, serta dimensi kendaraan yang melintas sehingga lokasi dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai area parkir resmi.
Meski demikian, UP Perparkiran mengungkapkan bahwa saat ini telah direncanakan adanya kajian ulang terhadap lokasi tersebut. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
Di sisi lain, perwakilan pengelola parkir menyampaikan bahwa mereka telah mengelola lokasi tersebut sejak 1993 dan mengaku pernah memiliki surat keputusan (SK) pengelolaan. Mereka juga menyatakan selama bertahun-tahun telah memenuhi kewajiban pembayaran retribusi serta menjaga ketertiban di lokasi.
