Konten-konten yang di-take down di berbagai platform yang sedang marak terjadi terlihat sebagai salah satu upaya untuk mengkerdilkan kebebasan berekspresi di ruang digital. Sistem Demokrasi memberikan keleluasaan kepada masing-masing individu untuk menyuarakan ide, pendapat, serta saran dan kritik kepada penguasa, instansi, ataupun individu lainnya tanpa perlu merasa segan atau takut.
Menjaga kebebasan dalam menyampaikan ide dan pendapat bukan hanya akan memperkokoh partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, tetapi juga memastikan terwujudnya pemerintahan yang transparan, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sistem Islam, hukum mengoreksi penguasa (muhasabah lil hukam) adalah kewajiban amar makruf nahi mungkar. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa agama adalah nasehat, khususnya bagi para pemimpin kaum Muslimin. Sementara jihad utama adalah dengan menyampaikan kalimat yang hak dan memberi nasehat yang santun pada penguasa yang dzalim.
Kritik (muhasabah) bukan sekedar protes, melainkan alat navigasi. Kita sebaiknya tidak menutup mata terhadap berbagai kebijakan penguasa dan mengoreksi serta menasehatinya apabila bertentangan dengan syariat, terlebih lagi jika itu merugikan masyarakat dan mendorong penguasa untuk menerapkan Islam kafah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem Islam, upaya untuk menjaga lingkungan hidup dan melindungi keselamatan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa. Fokus para elit pemerintahan seharusnya pada kemaslahatan rakyat, bukan sekedar mempertahankan wacana mengani keberhasilan dari penanganan bencana.
Hanya dengan dilaksanakannya Islam secara menyeluruh, manajemen pencegahan dan penanganan bencana, serta pengelolaan ruang hidup dapat berjalan terencana, cepat, adil, dan tidak insidental. Wallahu a’lam bisshowab.
