Porosnusantara.co.id |Opini – Rencana ambisius pembukaan rekening bank secara massal oleh pemerintah bagi ratusan juta warga negara Indonesia memicu perdebatan sengit mengenai prioritas belanja negara. Kebijakan aktual ini membidik para remaja yang baru memasuki usia 17 tahun bersamaan dengan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka.
Sebagai otomatisasi stimulus awal, pemerintah menjanjikan pemberian uang saldo awal tanpa syarat sebesar Rp50.000 per rekening yang disalurkan melalui dua bank Himbara dengan jaringan ritel terbesar, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pemerintah berdalih bahwa mega proyek finansial ini memiliki multifungsi strategis: menghemat biaya administrasi, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi lebih transparan serta tepat sasaran, sekaligus mengakselerasi tingkat edukasi keuangan digital nasional.
Namun, di tengah kondisi fiskal negara yang sedang dihimpit beban utang luar negeri yang menumpuk, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang krusial. Benarkah kebijakan gelontoran dana massal ini lahir didasari oleh kebutuhan riil masyarakat lapisan bawah? Ataukah agenda ini hanyalah sebuah agenda semu demi melayani kepentingan jangka panjang dari konglomerasi bisnis keuangan global?
Menjadikan kelancaran distribusi bansos sebagai kedok utama di balik program ini menunjukkan cara berpikir yang keliru dan melompati akar masalah. Kekacauan, salah sasaran, dan ketidakadilan dalam penyaluran bansos selama ini sama sekali tidak disebabkan oleh ketiadaan rekening perbankan di tangan warga miskin. Masalah fundamentalnya terletak pada hulu birokrasi, yaitu buruknya akurasi, verifikasi, dan sinkronisasi data kemiskinan sejak awal.
