Ia juga menyinggung harapan agar pemerintahan Prabowo dapat memberikan ruang penyelesaian terhadap kasus-kasus masa lalu yang dianggap berkaitan dengan persoalan politik, termasuk pemulihan nama baik bagi pihak-pihak yang dinilai menjadi korban.
Lebih lanjut, kelompok tersebut mengaku tidak ingin sekadar menjadi wadah kritik tanpa arah. Mereka menyebut telah membentuk sebuah presidium yang nantinya akan menjadi wadah perjuangan dan penyampaian aspirasi secara lebih terstruktur.
Rencananya, evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan Prabowo akan kembali dibahas dalam forum yang lebih besar, berupa simposium yang direncanakan berlangsung di Hotel Sofyan pada bulan depan.
Forum tersebut disebut akan membahas secara lebih mendalam evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, termasuk kebijakan yang dinilai telah berjalan sesuai dengan cita-cita pemerintahan maupun berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat.
“Kami tetap akan berjuang menyuarakan kebenaran. Kami tidak mempunyai kepentingan pribadi. Wadah ini dibentuk secara resmi, memiliki legalitas dan program kerja yang jelas,” katanya.
Selain kegiatan diskusi dan simposium, presidium tersebut juga berencana mengembangkan berbagai kegiatan, termasuk podcast dan aktivitas turun langsung ke lapangan ketika diperlukan.
Mereka menegaskan, kritik terhadap pemerintah bukan dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan sebagai bagian dari kontrol masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat
