Selain persoalan karhutla, beberapa warga juga meminta pemerintah memperhatikan aktivitas pembakaran terbuka yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Warga menuturkan, dalam beberapa hari terakhir mereka melihat aktivitas pembakaran kertas dalam kegiatan ritual keagamaan di sejumlah titik atau gang di pinggir jalan.
Namun demikian, warga meminta pemerintah tidak menggeneralisasi kegiatan keagamaan sebagai penyebab kabut asap.
Yang perlu dilakukan adalah memastikan apakah aktivitas pembakaran tersebut memenuhi ketentuan lingkungan dan apakah asapnya berpotensi mengganggu masyarakat sekitar.
Jika memang ada pembakaran terbuka yang mengganggu kualitas udara, penertiban harus dilakukan berdasarkan aturan dan berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan agama, suku maupun kelompok masyarakat.
Ibadah harus dihormati, tetapi kesehatan dan keselamatan masyarakat juga harus dilindungi.
Warga berharap Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, S.H., M.H., bersama jajaran terkait mengambil langkah cepat menghadapi kondisi kabut asap.
Pemerintah kota dinilai perlu melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP serta aparat keamanan untuk memastikan sumber asap dapat segera diketahui dan ditangani.
Stagmen yang tepat dari pemerintah bukan sekadar meminta masyarakat bersabar, tetapi memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan informasi yang jelas.
Kondisi kualitas udara di Singkawang sebelumnya memang telah mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, H. Asmadi, S.Pd., M.Si., sebelumnya menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan ditiadakan sementara mulai 24 Agustus 2026 dan dialihkan menjadi pembelajaran daring karena kualitas udara memburuk akibat kabut asap.
