“Kami tidak ingin masyarakat hanya diminta menerima angka. Masyarakat berhak mengetahui dari mana angka itu berasal dan siapa yang bertanggung jawab menetapkannya,” ujar Jefry.
Relokasi Desa Bukan Persoalan Administrasi Biasa
Menurut Jefry, relokasi satu desa bukan persoalan sederhana karena menyangkut bukan hanya tanah dan bangunan, tetapi juga ruang hidup, sumber penghidupan, lingkungan sosial, fasilitas umum, sejarah komunitas dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh proses memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat. UU Pengadaan Tanah sendiri menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah.
Database Peraturan | JDIH BPK
Jefry Siapkan Gugatan terhadap SK Relokasi Tidak berhenti pada kritik, Jefry menyatakan Pasukan Canga Muda Obi Selatan akan menempuh langkah hukum terhadap Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan relokasi Desa Kawasi.
“Kami akan menguji SK relokasi Desa Kawasi. Kalau keputusan itu diterbitkan tanpa dasar prosedur pengadaan tanah yang benar, tanpa penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat, maka kami akan meminta pengadilan menguji keabsahannya,” kata Jefry.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan hak masyarakat.
Minta Penilaian Ulang Secara Independen.
Jefry juga mendorong dilakukan penilaian ulang secara independen terhadap seluruh objek yang terdampak, termasuk tanah, bangunan, tanaman, usaha serta kerugian lain yang secara hukum dapat dinilai.
