Sementara itu, Narahubung Simpul Mahasiswa UGM, Alvino, menegaskan bahwa Amicus Curiae disusun untuk memperkuat permohonan yang diajukan koalisi masyarakat sipil dan kalangan guru. Menurutnya, penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konstitusional warga negara atas pendidikan serta mencerminkan praktik yang disebutnya sebagai “otokratisme legalistik”, yaitu melegalkan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi melalui instrumen hukum.
Alvino juga menyoroti masih banyaknya daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan wilayah lain yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Di tengah kondisi tersebut, penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program di luar sektor pendidikan dinilai tidak menjawab persoalan mendasar dalam pemerataan dan kualitas layanan pendidikan nasional.
Melalui penyerahan Amicus Curiae ini, Simpul Mahasiswa UGM mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review Perkara Nomor 55 dan menyatakan ketentuan yang menjadi objek pengujian bertentangan dengan konstitusi. Mereka juga meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan tetap dialokasikan sesuai amanat UUD 1945, sehingga hak masyarakat atas pendidikan tidak dikurangi oleh pendanaan program lain, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
