Porosnusantara.co.id| Jakarta, 9 Juli 2026 – Simpul Mahasiswa UGM menyerahkan berkas Amicus Curiae kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk dukungan terhadap permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang diajukan koalisi masyarakat sipil dan kalangan guru terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerahan berkas dilakukan dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/7).
Melalui Amicus Curiae tersebut, Simpul Mahasiswa UGM mendukung permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 ayat (3) beserta penjelasannya dalam UU APBN 2026 yang dinilai membuka ruang penggunaan anggaran pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Ketua Simpul Mahasiswa UGM, Meshi, menyampaikan bahwa persoalan utama bukan semata-mata besaran anggaran MBG, melainkan penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program di luar sektor pendidikan. Ia menilai pemenuhan anggaran pendidikan selama ini belum terlaksana secara optimal, sementara mahasiswa masih menghadapi berbagai persoalan seperti meningkatnya kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), berkurangnya kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), serta pemangkasan bantuan operasional perguruan tinggi negeri.
Meski pemerintah telah menurunkan alokasi anggaran MBG, Simpul Mahasiswa UGM menilai langkah tersebut belum menyelesaikan persoalan konstitusional yang menjadi pokok gugatan. Organisasi tersebut khawatir praktik penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG akan terus berulang pada penyusunan APBN tahun-tahun berikutnya apabila tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum.
