Dari sektor pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaporkan rehabilitasi sebagian besar sekolah terdampak telah mencapai progres sekitar 45 persen. Meski demikian, SDN 1 Muara Banjir masih belum dapat difungsikan karena berada di kawasan yang terdampak genangan. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke sekolah lain sambil pemerintah daerah menyiapkan lokasi yang lebih aman untuk pembangunan kembali sekolah tersebut.
Selanjutnya, Bappeda Kabupaten Solok menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi telah dipercepat sejak awal tahun 2026 agar dapat masuk dalam penganggaran nasional. Namun, masih terdapat perbedaan data antara pemerintah daerah dan kementerian sehingga diperlukan sinkronisasi data lintas sektor agar seluruh usulan Kabupaten Solok dapat diproses sesuai kondisi terkini.
Sementara itu, Dinas Sosial menegaskan bahwa penyediaan air bersih masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat terdampak. Rusaknya jaringan air minum akibat bencana menyebabkan sebagian warga masih mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih sehingga pemulihan infrastruktur SPAM diharapkan menjadi salah satu prioritas utama.
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Tim Supervisi meminta seluruh OPD segera melengkapi data, dokumen teknis, dan administrasi sebagai bahan koordinasi dengan kementerian terkait. Seluruh persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan difasilitasi dan dibawa dalam koordinasi lintas kementerian agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.
Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut antara lain percepatan penyelesaian proyek SPAM untuk menjamin ketersediaan air bersih, relaksasi perizinan penggunaan kawasan hutan bagi pembangunan infrastruktur pascabencana, percepatan rehabilitasi sekolah terdampak, sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembangunan sabo dam dan check dam sebagai langkah mitigasi guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
