Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyampaikan bahwa penanganan darurat infrastruktur telah dilakukan semaksimal mungkin. Namun sedimentasi sungai yang terus terjadi setiap musim hujan menyebabkan normalisasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, PUPR mengusulkan pembangunan check dam dan sabo dam sebagai solusi permanen untuk mengurangi sedimentasi dan ancaman banjir material. Pelaksanaannya masih terkendala perizinan penggunaan kawasan hutan sehingga diharapkan adanya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat proses perizinan.
Dari sektor perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) melaporkan pendataan rumah terdampak telah selesai dengan total 598 unit. Kebutuhan relokasi meningkat menjadi sekitar 180 unit rumah, sementara tiga lokasi relokasi telah disiapkan dan saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Dinas Pertanian melaporkan sebagian besar lahan pertanian terdampak telah ditangani, namun sekitar 80 hektare sawah rusak berat masih memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar dapat segera dipulihkan dan kembali produktif.
Sementara itu, Perumda Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok menyampaikan bahwa sejumlah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), di antaranya SPAM Segi Pakar, SPAM Batu Cermin, dan beberapa SPAM lainnya ditargetkan selesai pada tahun 2026. Progres pembangunan jaringan perpipaan terus berjalan dan sebagian anggaran telah tersedia. Namun, percepatan penyelesaian masih terkendala perizinan penggunaan kawasan hutan untuk sumber mata air sehingga diperlukan relaksasi perizinan dari pemerintah pusat.
