Porosnusantara.co.id |Otoritarianisme gaya baru sedang menyusup ke dalam jantung penegakan hukum kita. Sebagai kaum intelektual organik yang lahir dari rahim rakyat, mahasiswa Universitas Jayabaya tidak akan tinggal diam melihat panggung sandiwara yang merusak tatanan demokrasi ini.
Pemandangan prajurit bersenjata yang mengepung area pemeriksaan sipil di Polda Metro Jaya bukan sekadar show of force, melainkan sebuah intimidasi nyata yang meruntuhkan independensi hukum nasional.
Inti dari runtuhnya keadilan hari ini adalah ketika tameng militer digunakan untuk membentengi koruptor kerah putih. Pengiriman personel bersenjata lengkap ke institusi kepolisian dengan dalih pengamanan protokoler adalah tindakan yang kebablasan. Manuver ini jelas merusak garis tegas demiliterisasi yang telah kita perjuangkan sejak fajar reformasi.
Mengapa seorang pejabat publik yang diduga terlibat dalam skandal mega korupsi tambang batu bara PLTU harus dikawal ketat bak pahlawan? Ini adalah perlakuan istimewa yang mencederai prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum.
Penggunaan kekuatan bersenjata dalam perkara pidana korupsi murni adalah bentuk intervensi psikologis yang sistematis terhadap penyidik. Kejaksaan Agung seharusnya menunjukkan teladan kepemimpinan yang bersih, bukan justru mempertontonkan kepengecutan dengan berlindung di balik moncong senapan.
Jika terus dibiarkan, tindakan saling sandera antar-lembaga ini akan membuat hukum kita lumpuh total karena kalah oleh faksi kekuasaan yang memiliki akses terhadap senjata.
Oleh karena itu, kami atas nama gerakan mahasiswa menuntut ketegasan Panglima TNI untuk segera mengembalikan pasukannya ke barak. Militer harus tetap suci dari kepentingan politik dan bisnis kotor para elite.
