Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kondisi pelemahan rupiah tidak mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan obat dalam pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Komisi IX akan terus mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga obat sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian farmasi nasional sebagai bagian dari ketahanan kesehatan bangsa.
“Jangan sampai setiap pelemahan rupiah selalu berujung pada meningkatnya beban kesehatan masyarakat. Negara harus mempercepat kemandirian farmasi nasional agar akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau serta tetap terjamin. Kesehatan rakyat tidak boleh menjadi korban ketergantungan kita terhadap impor bahan baku obat,” jelas Vita Ervina.
Vita Ervina juga menegaskan, bahwa obat bukan hanya sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan rakyat menanggung beban berlipat setiap kali menjadi gejolak nilai tukar.
“Momentum ini harus menjadi peringatan sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional, memperkuat produksi bahan baku dalam negeri, dan memastikan harga obat tetap terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
“Kesehatan adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi, bukan diserahkan pada ketidakpastian pasar global,” tutupnya. ( Rls/Ich )
