Ketua Panitia Konferda V, Lukman Hakim, menyebut forum ini akan digelar dalam empat seri, membahas agraria, tata kelola pemerintahan, kemandirian ekonomi kota, dan layanan sosial. Sejumlah tokoh nasional seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, Prof Muradi, hingga Rocky Gerung dijadwalkan hadir.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai Jakarta sebagai kota dengan tingkat ketimpangan tertinggi kedua di Indonesia setelah Yogyakarta.
“Jakarta tampak megah tapi timpang. Akar masalahnya bukan sekadar kemiskinan, tapi penguasaan lahan yang tidak adil,” ujarnya.
Ia menyoroti paradigma pembangunan yang dikuasai proyekisme dan egosektoral.
“Jalan dibangun, tapi untuk siapa? Banyak infrastruktur justru menghubungkan real estate ke real estate berikutnya,” sindirnya tajam.
Dwi Rio juga memaparkan upaya mendirikan Front Pejuang Tanah untuk Rakyat, gerakan yang mendampingi warga menghadapi konflik agraria. “Kami berpijak pada semangat UUPA 1960, agar tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
Ketua Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, menegaskan bahwa ketimpangan ruang di Jakarta telah memecah solidaritas sosial rakyat.
“Orang kaya hidup di bentengnya sendiri, rakyat miskin terusir dari ruang publik. Kota gagal jadi ruang kohesi sosial,” ujarnya.
Iwan menekankan pentingnya reforma agraria perkotaan sebagai agenda keadilan spasial, bukan sekadar redistribusi lahan. “Tanah negara harus jelas peruntukannya. Jangan sampai rumah rakyat miskin justru dibeli korporasi,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat tata ruang Dedy Rachmadi mengingatkan pentingnya literasi hukum terhadap UUPA.
“Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tapi alat produksi rakyat. Fungsinya sosial, bukan spekulatif,” katanya.
