Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Riyadi, menilai desakan BPM Kalbar mencerminkan keresahan publik yang wajar. “Kasus oli palsu masuk kategori tindak pidana serius karena menyangkut keselamatan konsumen, potensi kerugian negara, hingga praktik persaingan usaha tidak sehat. Penegak hukum seharusnya transparan dan segera menetapkan tersangka jika bukti permulaan sudah cukup,” ujarnya saat diminta tanggapan.
Menurutnya, kelambanan penanganan dapat menimbulkan dugaan pembiaran. “Jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, aparat bisa dianggap melanggar prinsip akuntabilitas hukum sebagaimana diatur dalam UU HAM dan UU Perbuatan Melawan Hukum,” tegas Ahmad.
BPM Kalbar menutup pernyataannya dengan komitmen akan terus mengawasi kasus ini hingga tuntas. “Kami tidak akan mundur selangkah pun dalam memperjuangkan tegaknya keadilan. Kasus ini harus jadi momentum membersihkan Kalbar dari praktik bisnis ilegal yang merugikan rakyat,” pungkas Gusti Edy.
Kasus dugaan oli ilegal yang ditangani Polda Kalbar hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Pihak kepolisian belum mengumumkan adanya penetapan tersangka.
Biro Singkawang
