Porosnusantara.co.id| ROHIL – Gelombang kritik keras menghantam Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Aktivis Pemuda Rokan Hilir, Riadi Malay, menilai lembaga yang seharusnya menjadi benteng pengawasan daerah itu kini justru kehilangan fungsi dan terkesan lumpuh total.
Riadi menegaskan, banyak laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan korupsi yang masuk ke Inspektorat, namun hingga kini tidak jelas arah penanganannya. Salah satu yang disorot ialah laporan 123 dugaan kasus Ketapang Pjs Penghulu tahun 2023–2024 yang disebut mengendap tanpa kepastian.
“Kalau laporan masyarakat hanya ditumpuk tanpa tindak lanjut, untuk apa Inspektorat ada?” tegas Riadi dalam pernyataannya. Minggu, (19/4)
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan buruknya kinerja pengawasan internal di lingkungan Pemkab Rokan Hilir. Lebih parah lagi, tidak adanya keterbukaan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menimbulkan dugaan kuat bahwa sejumlah perkara sengaja dipeti-eskan.
“Publik berhak tahu sejauh mana laporan diproses. Jangan jadikan Inspektorat tempat menyimpan kasus,” ujarnya tajam.
Riadi juga menyoroti rangkap jabatan yang diemban Sarman Sahroni sebagai Kepala Inspektorat sekaligus Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Menurutnya, posisi ganda itu rawan konflik kepentingan dan berpotensi merusak independensi pengawasan.
“Bagaimana pengawasan bisa objektif jika jabatan strategis dirangkap? Ini persoalan serius,” katanya.
Atas situasi tersebut, Riadi mendesak Bupati Rokan Hilir segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Sarman Sahroni dari kursi Kepala Inspektorat. Ia menilai langkah itu penting agar marwah pengawasan daerah terselamatkan dan kepercayaan masyarakat tidak semakin hancur.
