“Permasalahan harga dan stok minyak goreng akan menjadi kendala, selama tidak ada kebijakan yang tepat dari Menteri Perdagangan dan harus menjadikan BUMN Pangan sebagai produsen minyak goreng”. Kata Hafiz
Saat ini Presiden Jokowi sudah tepat mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng untuk membantu Rakyat Indonesia tapi bukanlah solusi cerdas mengatasi harga dan stok minyak goreng dari hulu ke hilir. Hafiz menjelaskan harus ada langkah konkrit agar permasalahan minyak goreng ini bisa segera diselesaikan.
“Kemendag bekerjasama dengan satgas pangan beserta TNI Polri bersama BUMN Pangan, harus bisa menekan harga minyak goreng agar tidak memberatkan masyarakat dan pedagang, serta mampu menjaga stok dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Diketahui Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada masyarakat pada April 2022. Program BLT minyak goreng ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat kurang mampu.
Target penerima bansos BLT minyak goreng ini adalah keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.
Sedangkan total penerima BLT minyak goreng adalah 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH, serta 2,5 juta PKL.
Rencananya, BLT minyak goreng akan diberikan pada April, Mei dan Juni sebesar Rp100.000 per bulan per KPM. BLT minyak goreng dibayarkan sekaligus pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat nantinya akan menerima bantuan senilai Rp 300.000.
“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI, serta Polri berkoordinasi, agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Presiden Jokowi pekan lalu.
